Info Zonaku

Info Zonaku

Analisa Dua Dimensi Internasional Aplikasi Yurisdiksi Menurut Gunadi (2007) Pajak

Table of Contents

pixabay.com

Pengaturan pajak adalah salah satu elemen terpenting dalam kebijakan fiskal suatu negara. Namun, dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pajak tidak lagi terbatas pada wilayah nasional. Pajak internasional telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks ekonomi global saat ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep dan implikasi dari pajak internasional, serta pentingnya kerjasama lintas negara dalam membangun landasan keuangan global yang kokoh.

Pajak internasional merujuk pada sistem pajak yang melibatkan transaksi lintas batas dan subjek pajak yang melibatkan negara-negara yang berbeda. Perdagangan internasional, investasi asing, transfer harga antara anak perusahaan multinasional, dan praktik perpajakan agresif adalah beberapa contoh fenomena yang memunculkan tantangan dalam domain pajak internasional.

Salah satu tujuan utama pajak internasional adalah untuk mencegah penghindaran pajak atau pembebasan pajak yang tidak adil. Oleh karena itu, banyak negara telah mengadopsi perjanjian perpajakan bilateral dan multilateral untuk menghindari pembebasan ganda dan mempromosikan kerjasama lintas negara. Contohnya adalah perjanjian perpajakan ganda yang mencegah pengenaan pajak ganda atas pendapatan yang sama oleh dua negara yang berbeda, serta Konvensi OECD tentang Penghindaran Pembebasan Pajak.

Namun, masalah perpajakan internasional tidak selalu mudah diatasi. Perbedaan dalam undang-undang perpajakan, definisi subjek pajak, serta perbedaan dalam tarif pajak antar negara dapat menghasilkan celah yang memungkinkan praktik penghindaran pajak. Upaya global telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini melalui organisasi seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan G20. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan standar dan kerangka kerja yang mengurangi kesenjangan perpajakan dan memperkuat transparansi keuangan internasional.

Pajak internasional juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi global. Pajak adalah sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah dalam membiayai layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks global, kebijakan pajak yang cerdas dan efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan ekonomi antara negara-negara, dan mempromosikan stabilitas keuangan.

1. Pajak Internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta Sunservanda) Untuk memahami Pajak Internasional dengan baik maka:

a. Analisa yang dimaksud dengan yurisdiksi domisili dan yuridiksi sumber beserta unsur yuridiksi sumber dalam Pajak Internasional!

b. Analisa dua dimensi internasional aplikasi yurisdiksi menurut Gunadi (2007)!

Jawab :

a. Yurisdiksi domisili dalam konteks pajak internasional merujuk pada wewenang suatu negara untuk memajaki pendapatan warganya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yurisdiksi domisili didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki hak untuk memajaki pendapatan yang berasal dari sumber domestik (dalam negeri), terlepas dari tempat di mana pendapatan tersebut diterima. Dalam hal ini, negara tempat pendapatan tersebut dihasilkan memiliki yurisdiksi domisili untuk mengenakan pajak.

Yurisdiksi sumber dalam konteks pajak internasional merujuk pada wewenang suatu negara untuk memajaki pendapatan yang berasal dari sumber yang berada di wilayah hukum negara tersebut. Yurisdiksi sumber didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki hak untuk memajaki pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber yang berada di wilayah hukumnya, terlepas dari kewarganegaraan penerima pendapatan tersebut. Dalam hal ini, negara tempat sumber pendapatan berada memiliki yurisdiksi sumber untuk mengenakan pajak.

Unsur-unsur yurisdiksi sumber dalam pajak internasional meliputi:

  1. Sumber Pendapatan: Yaitu tempat di mana pendapatan tersebut dihasilkan, seperti lokasi usaha atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
  2. Kepentingan Nasional: Yaitu kepentingan suatu negara untuk mengamankan pendapatan dari sumber-sumber yang berada di wilayahnya.
  3. Prinsip Keadilan: Yaitu prinsip bahwa negara yang menyediakan sumber-sumber pendapatan harus memiliki hak untuk memajaki pendapatan tersebut.

b. Menurut Gunadi (2007), terdapat dua dimensi dalam aplikasi yurisdiksi dalam konteks perpajakan internasional:

  1. Pemajakan atas Penghasilan dari Transaksi Transnasional:
    • Transaksi Keluar (Outbound Transactions): Merujuk pada perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak Domestik (WPDN) dari menjalankan usaha atau melakukan investasi di luar Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengaplikasikan yurisdiksi pemajakan terhadap WPDN dengan menjangkau objek yang berada di luar wilayah negara tersebut.
    • Transaksi Masuk (Inbound Transactions): Merujuk pada perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) atau investasi asing di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan yurisdiksi sumber, di mana penghasilan WPLN dan investasi asing dikenakan pajak berdasarkan sistem pemotongan (withholding system) dengan basis bruto dan tarif proporsional.
  2. Keterbatasan Jangkauan Yurisdiksi:
    • Pembatasan Legal: Terdapat pembatasan hukum internasional atau supranasional yang mengatur pemajakan terhadap individu warga negara atau penduduk negara lain dan objek di negara lain. Batasan ini dapat berasal dari hukum internasional, hukum supranasional, atau undang-undang domestik negara.
    • Kendala Faktual: Pelaksanaan yurisdiksi pemajakan hanya dapat efektif jika subjek dan objek berada di bawah wilayah kekuasaan Indonesia. Jika subjek dan objek berada di luar jangkauan administrasi pajak, pelaksanaan administrasi perpajakan akan mengalami kesulitan. Penegakan yurisdiksi fiskal juga terhambat oleh ketentuan hukum publik internasional yang membatasi jangkauan hukum administratif termasuk hukum pajak suatu negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan yurisdiksi pemajakan internasional dihadapkan pada kesulitan dalam penagihan pajak domestik di luar negeri, pembuktian fakta perpajakan di luar negeri, dan kemungkinan benturan pengaturan dengan otoritas pajak negara lain.

2. WPLN yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui BUT, dianggap sudah ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian Indonesia, Pasal 2 Ayat (5) menentukan bahwa tingkat usaha atau kegiatan tersebut sudah dapat merupakan suatu BUT. Pertanyaan :

a. Analisa definisi bentuk usaha tetap berdasarkan pasal 2 ayat (5)!

b. Analisa pengelompokan pemajakan atas penghasilan yang dilakukan WPLN di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 5 dan pasal 26!

Jawab :

a. Indonesia dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan tersebut, mirip dengan pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha yang dijalankan oleh orang Indonesia. Dalam UU PPh, aktivitas ekonomi dapat berupa menjalankan usaha (bisnis) atau melakukan kegiatan (profesi atau pekerjaan bebas). Sebelum tahun 2000, dalam P3B Model OECD terdapat dua konsep, yaitu permanent establishment (untuk usaha) dan pangkalan tetap (untuk profesi), namun dalam rumusan UU PPh, kedua konsep tersebut digabungkan menjadi satu konsep BUT yang berlaku baik untuk usaha maupun pekerjaan bebas profesi.

b. Analisis pengelompokan pemajakan atas penghasilan yang dilakukan WPLN di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 26: Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5), jika WPLN menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui BUT, maka dianggap sudah ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, WPLN akan dikenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan tersebut sebagaimana halnya wajib pajak dalam negeri.

Pasal 26, di sisi lain, mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non-Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dalam negeri, termasuk WPLN. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada WPLN. Tarif pemotongan pajak yang digunakan biasanya disebut sebagai tarif sepadan atau tarif UU PPh Pasal 26.

Dalam konteks pengelompokan pemajakan, Pasal 2 Ayat (5) menentukan bahwa WPLN yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui BUT akan dianggap sebagai subjek pajak yang harus membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 26 akan berlaku dalam hal ada pembayaran atau penghasilan yang diterima oleh WPLN dari Indonesia. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayar berdasarkan tarif pajak yang berlaku untuk jenis penghasilan yang diterima oleh WPLN.

3. PT Wihz Core pada 2021, memperoleh penghasilan dalam negeri (domestik) sebesar Rp.650.000.000,- dan memperoleh penghasilan dari Negara Vietnam sebesar Rp 250.000.000,- dengan tarif pajak sebesar 20 % dan Negara Korea Selatan Rp.75.000.000 dengan tarif pajak sebesar 15%. Pertanyaannya:

a. Hitunglah KPLN masing-masing negara dengan menggunakan pendekatan proporsional.

b. Hitunglah sisa pajak terutang yang masih harus dibayar PT Wihz Core!

Jawab :

a. KPLN untuk Negara Vietnam:

Penghasilan dilaporkan dari Negara Vietnam: Rp 250.000.000,-

Tarif pajak Vietnam: 20%

Penghasilan yang seharusnya dilaporkan: (Penghasilan dilaporkan) / (1 – Tarif pajak)

= Rp 250.000.000,- / (1 – 0,20)

= Rp 250.000.000,- / 0,80

= Rp 312.500.000,-

KPLN Vietnam: Penghasilan yang seharusnya dilaporkan – Penghasilan dilaporkan = Rp 312.500.000,- – Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,-

Jadi, KPLN untuk Negara Vietnam sebesar Rp 62.500.000,-.

b. KPLN untuk Negara Korea Selatan:

Penghasilan dilaporkan dari Negara Korea Selatan: Rp 75.000.000,- Tarif pajak Korea Selatan: 15%

Penghasilan yang seharusnya dilaporkan: (Penghasilan dilaporkan) / (1 – Tarif pajak)

= Rp 75.000.000,- / (1 – 0,15)

= Rp 75.000.000,- / 0,85

= Rp 88.235.294,12

KPLN Korea Selatan:

Penghasilan yang seharusnya dilaporkan – Penghasilan dilaporkan

= Rp 88.235.294,12 – Rp 75.000.000,- = Rp 13.235.294,12

Jadi, KPLN untuk Negara Korea Selatan sebesar Rp 13.235.294,12.

Untuk menghitung sisa pajak terutang yang masih harus dibayar PT Wihz Core, kita perlu menghitung pajak yang harus dibayar di masing-masing negara terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

Pajak yang harus dibayar di Negara Vietnam:

Pajak = (Penghasilan dilaporkan) x (Tarif pajak) = Rp 250.000.000,- x 20% = Rp 50.000.000,-

Pajak yang harus dibayar di Negara Korea Selatan: Pajak = (Penghasilan dilaporkan) x (Tarif pajak) = Rp 75.000.000,- x 15% = Rp 11.250.000,-

Sisa pajak terutang = Total pajak yang harus dibayar – Pajak yang sudah dibayar = (Pajak Vietnam + Pajak Korea Selatan) – (Pajak Vietnam yang sudah dibayar + Pajak Korea Selatan yang sudah dibayar) = (Rp 50.000.000,- + Rp 11.250.000,-) – (Rp 0,- + Rp 0,-) = Rp 61.250.000,-

Jadi, sisa pajak terutang yang masih harus dibayar oleh PT Wihz Core sebesar Rp 61.250.000,-.

4. Pasal 24 UU Pajak penghasilan ( PPh) yang memberikan kredit pajak atas penghasilan luar negeri wajib pajak indonesian terlepas dari ada atau tidaknya tax treaty antara Indonesia dan negara lainnya. Pertanyaannya:

a. Analisa Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty menurut Pires (1989)!

b. Analisa kelemahan dari Tax Treaty menurut Pires (1989)!

Jawab :

a. Manuel Pires dalam 5. 1989, menyebutkan beberapa tujuan lain dari P3B. Beberapa tujuan tersebut antara lain:

1) Melindungi wajib pajak;

2) Menhttps://infozonaku.com/wp-content/uploads/2022/03/Image_Placeholder_3-131220211647-8.jpgg dan menarik investasi (dengan berbagai keringanan pajak);

3) Memudahkan ekspansi perusahaan maju;

4) Membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak; meningkatkan kerja sama aplikasi ketentuan domestik, perbaikan pertukaran;

5) Harmonisasi kriteria pemajakan;

6) Mencegah diskriminasi;

7) Menumbuhsuburkan hubungan ekonomis pencegahan;

8) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan perjanjian dan kerja sama dalam penetapan dan penagihan serta aktivitas administrasi pajak lainnya.b. Kelemahan P3B adalah pengorbanan akan potensi penerimaan negara dengan penurunan tarif potongan pajak dan pelonggaran ketentuan pemajakan, perundingannya memakan waktu, biaya dan tenaga, bersifat mengikat para penandatanganan perjanjian dan statis (dari aspek domestik) yang kadangkala kurang luwes terhadap perubahan, dan hanya dapat ditutup dengan lancar apabila ketentuan perpajakan kedua negara secara relatif dapat dipersandingkan

FOLLOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postingan Terkait